Pasca Pilpres 2024, Kasus Kecurangan dan Tuntutan 100 Tokoh Terkenal

Konferensi pers 100 tokoh menolak pemilu curang, terstruktur, sistematis, dan masif di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan © Disediakan oleh Kumparan

JAKARTA — Kelompok masyarakat Gerakan Pemilu Bersih Tolak hasil Pilpres 2024 dan menyatakan pernyataan sikap di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/2).

Berbagai tokoh terkemuka seperti mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, eks Menag Fachrul Razi, eks Wakapolri Oegroseno, dan penyanyi terkenal Elvy Sukaesih hadir di acara tersebut. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemilu yang dianggap curang, terstruktur, sistematis, dan masif.

Din Syamsuddin menyatakan, pelaksanaan Pilpres 2024 dinilai telah melenceng dari etika politik yang berlandaskan agama dan keadilan. “Kami menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya dengan penuh kesadaran dan keyakinan,” tutur Din Syamsuddin. dikutip dari Kumparan.com

Mereka juga menyoroti adanya kecurangan yang telah terjadi sejak jauh sebelum hari pencoblosan dan dalam tahapan perhitungan quick count.

Din menyinggung adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang melibatkan sekitar 54 juta pemilih, serta dugaan rekayasa kecurangan melalui sistem IT KPU yang diduga menguntungkan paslon 02. 100 tokoh yang turut hadir dalam acara tersebut dianggap sebagai perwakilan dari banyak individu yang merasakan kejanggalan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Dengan pernyataan ini, Gerakan Pemilu Bersih menyuarakan keprihatinan atas kecurangan yang terjadi dan menuntut transparansi serta keadilan dalam proses demokrasi.

Meski Pilpres 2024 telah usai, namun penolakan ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan hasil yang dinyatakan dan menuntut penyelidikan lebih lanjut terkait kecurangan yang diduga terjadi.

Berikut adalah isi pernyataan Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa

Mencermati dengan saksama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan/pencalonan Presiden-Wakil Presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara baik Quick Count di Televisi maupun Real Count ole KPU, kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres Bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan:

1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain:

    • Adanya Daftar Pemilih Tetap/DPT Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih (seperti yang diajukan ole pihak tertentu ke KPU) yang tidak diselesaikan dengan baik,

    • Terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung Paslon 02,

    • Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri ole Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilu kepada Paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) yang nyata,

    • Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dan/atau Paslon 02,

    • Pencoblosan dini untuk Paslon 02 di beberapa tempat, di dalam maupun di luar negeri (diberitakan luas di media massa),

    • Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan Paslon 02, sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3000 TPS, dan

    • Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di Luar Negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan Paslon 02.

2. Berdasarkan bukti, indikasi, dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Sehubungan dengan itu kami mendesak:

  • Dilakukannya Audit Forensik terhadap IT KPU.

  • Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran,

  • Pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan,

  • Penghentian pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count), dan Hasil Hitung Ril (Real Count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.

3. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan Hak Angket (Penyelidikan) terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan Hak Angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden.

4. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh Kekuasaan Eksekutif.

Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka ketamakan berkuasa dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara.

Jakarta, 21 Februari 2024