Pengamat Nilai KPU Menyetujui Tiga Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kajian Hukum dan Demokrasi Indonesia (ILDES) Jahidi Risaldi mengatakan penerimaan KPU terhadap duet Prabowo-Gibran adalah sah.

Menurut Rizalde, Departemen Pemilihan Umum telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. Karena mengikuti 90/PUU-XXI/2023.

“Uni Demokrat Kurdistan menyatakan pendaftaran duo Prabowo-Gibran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sah dan mengikat,” kata Rizalde dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23 November 2023). “Saya mengakuinya,” katanya. .” .

Lanjutnya, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan tidak hanya pemerintah tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diumumkan.

Rizaldi mengatakan, Persatuan Demokratik Kurdistan telah mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 yang diteruskan kepada pimpinan partai untuk melaksanakan konstitusi. Ditambahkannya, pihaknya telah menerbitkan surat tertanggal 17 Oktober 2023 tentang tindak lanjut 90/PUU-XXI/2023. Keputusan pengadilan.

“Wacana KPU sangat baik dan progresif, karena KPU mengambil sikap yang sangat tegas berdasarkan aturan dan objektivitas. Kini persoalan PKPU juga telah disepakati dan diubah sesuai persetujuan Majelis Umum Kedua. Panitia Majelis Rakyat.” ” kata Risalde.

Dia menjelaskan, laporan Departemen Pemilihan Umum ke DKPP bukan soal etika, melainkan soal pelaksanaan putusan MK.

Sementara itu, jika Bawaslu melaporkan KPU, Bawaslu juga tidak punya kewenangan untuk membatalkan pencalonan karena seluruh pekerjaannya sudah selesai.

Rizaldi mengatakan, “Calon lain tidak mempermasalahkan persoalan ini, dan calon wakil presiden Profesor Mahfouz juga mengakui pencalonan Gebran tetap sah karena keputusan Mahkamah Konstitusi.”

Selain itu, menurutnya, Uni Demokratik Kurdi telah membuktikan profesionalismenya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu saat ini. Jika KPU dilaporkan ke Bauslu atau DKPP, maka pihak terkait harus membuktikannya.

“Dari segi hukum, undang-undang bisa diubah karena putusan MK, dan dari putusan MK jelas ada syarat konstitusional terhadap putusan MK. Ini 90,” kata Rizaldi.

Diberitakan sebelumnya, tiga aktivis 98 yang didampingi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 mengajukan gugatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ketiga karakter tersebut adalah Petrus Haryanto, Verman Tendre Masinghe, dan Azwar Forgodiyama.

Melalui gugatan tersebut, para aktivis tersebut menyatakan KPU telah melanggar hukum dan menuntut proses pencalonan Wali Kota Sulu Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dihentikan.

Mereka juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10 juta dan ganti rugi nonmoneter sebesar Rp1 triliun.

“Kompensasi materiil yang diajukan para aktivis ini sebesar 10 juta Rupiah, sedangkan kompensasi non materiil sebesar 1 triliun Rupiah,” kata TPDI Patra M. Zin, Jumat (10/11/2023).

Mereka menganggap pendaftaran Gebran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Uni Demokratik Kurdistan sebagai tindakan ilegal.

Batra mengatakan, KPU menerima pendaftaran Gebran dengan menggunakan Peraturan KPU (PKPU) 10/2023. Diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. Di dalamnya terdapat persyaratan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun sebelum dibatasi pada 90/PUU-XXI/2023. .

“Hari ini kuasa hukum kami mengajukan gugatan kepada KPU sebagai tergugat pertama,” kata Batra.

Selain itu, kelompoknya juga menyertakan terdakwa lain yang diyakini turut andil dalam kontroversi pendaftaran tersebut.

Orang tersebut merupakan calon presiden dari Konfederasi Indonesia Maju (KIM) dan Ketua Umum Kirindra, Prabowo Subianto.

Kemudian dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Menteri Luar Negeri RI Pratikno.

“Yang didakwakan, saat pendaftaran, KPU masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, karena seingat saya pendaftarannya dilakukan pada 25 Oktober,” kata Batra.

Ia menambahkan, “Persoalannya kapan Peraturan KPU Nomor 23 akan diuji. Oleh karena itu, pendaftaran ini menggunakan aturan lama, namun disetujui KPU.”

Padahal, menurut penggugat, seharusnya GPU menerima pendaftaran Gibran setelah mengkaji UU GPU 19/2023 sesuai Keputusan MK Nomor 90.

Kompas.com memberitakan, ketiga aktivis prodemokrasi itu juga menilai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Othman terlibat konflik kepentingan dengan Gebran.

Pasalnya, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden dimohonkan Almas Tsakiperu.

Ia merupakan mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) yang menyebut dirinya penggemar Wali Kota Solo Gibran.

Sementara itu, Anwar Othman akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi akibat putusan Kasus 90.

Kini, Suhartoyo menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi pada Kamis (11/9/2023).

Uni Demokratik Kurdi dikabarkan telah mengambil keputusan terkait peserta pemilu 2024 yang akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pada Pemilu 2024 akan diikuti 24 Partai Politik (Farpol), 3 calon Presiden (Kapres), dan 2 calon wakil presiden (Kawapres).

Termasuk calon legislator (calon) mulai dari tingkat Wali/Kota, Kabupaten, dan DPR (RI dan DPD).

Setiap peserta pemilu 2024 juga mendapat nomor urut.

Tujuan dari nomor urut tersebut adalah untuk mengetahui urutan kemunculan peserta dalam surat suara pada pemilu 2024.

Berikut daftar lengkap nomor urut partai politik dan tiga calon wakil presiden peserta Pemilu 2024.

semua. Daftar serial partai politik peserta pemilu 2024

1. Gereja Kebangkitan Nasional (PKB)

Nomor Seri: 1

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Girindra)

Nomor Seri: 2

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Nomor seri: 3

4. Partai Golkar

Nomor seri: 4

5. Partai Al Nadim

Nomor seri: 5

6. Partai Buruh

Nomor seri: 6

7. Partai Rakyat Indonesia (Partai Gelora)

Nomor seri: 7

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor Seri: 8

9. Kepulauan Nusantara (PKN)

Nomor Seri: 9

10. Partai Nurani Nasional (Partai Hanoura)

Nomor seri: 10

11. Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Nomor Seri: 11

12. Partai Administrasi Rakyat

Nomor seri: 12

13. Pesta Bulan Bintang (PBB)

Nomor seri: 13

14. Partai Demokrat

Nomor Seri: 14

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nomor Seri: 15

16. Pesta Berendo

Nomor seri: 16

17. Partai Pembangunan Bersatu

Nomor Seri: 17

18. Partai Nangro Aceh

Nomor seri: 18

19. Partai Ijja Bousaboh Dhat dan Jil Al-Taqwa

Nomor Seri: 19

20. Pesta Daruache

Nomor seri: 20

21. Partai Aceh

Nomor Seri: 21

22. Partai Keadilan Sejahtera Aceh

Nomor Seri: 22

23. Partai Solidaritas Kemerdekaan Aceh

Nomor Seri: 23

24. Ummapati

Nomor Seri: 24

hujan. Daftar urut calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pemilu 2024

1. Anis Baswedan – Mohaimen Iskandar

Nomor Seri: 1

2.Prabowo Subianto Gibran Rakabooming Raka

Nomor Seri: 2

3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Nomor seri: 3

Pemilu 2024 kabarnya akan digelar serentak antara pemilu Majelis Nasional (Bellig) 2024 dan pemilu presiden (Belpress) 2024.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memilih capres dan cawapres saja.

Namun ada juga calon legislatif (caleg) serta calon presiden dan wakil presiden mulai dari DPRD kabupaten/kota, kabupaten, DPR RI, dan DPD.