Berita  

Sukses, Menteri ATR BPN Selesaikan Sertifikat Aset Korban Lumpur Sidoarjo

Menteri Agraria dan Tata Ruang ( ATR/BPN) membagikan langsung sertifikat Tanah Warga

SIDOARJO  – Warga Desa Kedungsolo, di Kecamatan Porong, akhirnya mendapatkan sertifikat tanah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Proses penantian yang panjang bagi korban lumpur Lapindo selama sekitar 15 tahun akhirnya berbuah manis dengan terbitnya 50 sertifikat tanah bagi warga Kedungsolo.

Secara simbolis, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, membagikan sertifikat tanah tersebut langsung ke rumah warga Desa Kedungsolo pada Kamis (23/11/2023). Proses penyerahan sertifikat tanah dari pintu ke pintu juga melibatkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa para korban lumpur yang dulunya tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menantikan kejelasan terkait kepemilikan sertifikat tanah yang saat ini mereka tempati. Rata-rata, mereka selama 15 tahun tidak mendapatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah yang mereka huni.

“Hari ini kita serahkan sertifikat dari pintu ke pintu dan yang saya tanyakan biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis,” ujar Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah bagi korban lumpur dilakukan tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanah, dengan biaya yang tidak lebih dari Rp. 600 ribu.

“Untuk apa biaya itu? Satu pengukuran, sekitar Rp. 224 ribu, kemudian biaya panitia dan biaya pendaftaran, totalnya kurang dari Rp. 600 ribu, tapi rata-rata semuanya gratis,” jelasnya.

Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, atas dukungannya dalam penerbitan sertifikat tanah bagi warganya. Bupati Sidoarjo telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk warga korban lumpur guna memperoleh sertifikat.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mengungkapkan bahwa pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka telah membuahkan hasil. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hasilnya pun terlihat dengan terbitnya sertifikat tanah bagi warga Desa Kedungsolo yang dahulu pernah tinggal di Desa Renokenongo yang tenggelam akibat lumpur Lapindo.

“Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat tanah mereka. Kami selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang telah lama ingin memiliki sertifikat tanah tempat tinggal mereka,” kata Ahmad Muhdlor.

Ahmad Muhdlor menjamin bahwa proses penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur akan segera diselesaikan secara bertahap. Hal ini tidak hanya berlaku untuk warga Desa Kedungsolo yang dulunya merupakan warga Desa Renokenongo, tetapi juga bagi seluruh korban lumpur yang telah pindah ke tempat lain. Penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur di tempat tinggal baru mereka akan menjadi perhatian pemerintah.

“Masalah penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur akan kami tuntaskan, termasuk ada 84 warga eks Lapindo yang harus segera diselesaikan berdasarkan perintah dari Menteri. Saat ini, hanya tinggal 5 orang yang belum ditemukan keberadaannya,” ucapnya.