PortalSitubondo.com Situbondo, 9 Juli 2025: Pemerintah Kabupaten Situbondo menuai kritik tajam dari masyarakat sipil. Daya serap anggaran tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 35 persen memantik reaksi keras dari para aktivis senior Situbondo. Mereka mendatangi Gedung DPRD dan menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti lemahnya kinerja pemerintahan serta potensi ancaman pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Situbondo menjadi panggung protes terbuka atas mandeknya pelaksanaan APBD. Para aktivis menggarisbawahi bahwa dari serapan anggaran yang ada, mayoritas hanya digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan program-program pembangunan dan pelayanan publik nyaris belum bergerak.
Amirul Mustafa, aktivis vokal yang hadir dalam forum tersebut, menyampaikan kekhawatiran bahwa stagnasi realisasi anggaran akan berdampak sistemik. Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini terlalu larut dalam ego sektoral, dan enggan meneruskan program-program sebelumnya hanya karena alasan politik.
“Daya serap anggaran yang rendah bukan hanya persoalan teknis, tapi juga mentalitas dan keberanian politik. Jika begini terus, Situbondo bisa kehilangan DAK 2026,” ujar Amirul.
Amir juga menyinggung lemahnya koordinasi internal di tubuh eksekutif yang menyebabkan banyak program tidak berjalan. Ia meminta agar Pemkab Situbondo terbuka kepada publik terkait progres serapan anggaran dan alasan keterlambatan berbagai kegiatan pembangunan.
Sorotan keras dan terus juga dilontarkan Seorang Aktivis Anti Korupsi yang cukup dikenal di Situbondo,Eko Febriyanto, Ketua Umum LSM SITI JENAR, yang juga menilai DPRD gagal menjalankan fungsi kontrolnya. Ia menyayangkan sikap diam sebagian besar anggota dewan, sementara masyarakat menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang makin sulit.
“DPRD harusnya jadi garda depan dalam memastikan APBD berjalan sesuai rencana. Tapi faktanya, mereka malah asyik dengan proyek aspirasi dan pokok pikiran. Ini pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Eko.
Menurut Eko, keterlibatan dewan dalam proyek-proyek Jasmas dan Pokir menimbulkan konflik kepentingan, sehingga independensi mereka sebagai pengawas menjadi diragukan. Ia mendesak agar DPRD segera meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah secara terbuka dan tegas.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPP Situbondo, para aktivis menyampaikan tujuh butir penting sebagai hasil evaluasi dan rekomendasi:
1. Fungsi pengawasan DPRD harus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif.
2. Daya serap anggaran yang baru mencapai 35 persen harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
3. Masyarakat membutuhkan kejelasan terkait program-program yang belum terealisasi, terutama menjelang tahun ajaran baru.
4. Kegiatan yang belum dijalankan harus dimasukkan ke dalam perubahan anggaran sebelum PAPBD.
5. Pemerintah harus transparan dalam menyampaikan laporan serapan anggaran kepada publik.
6. DPUPP diminta segera melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan, sesuai peraturan yang berlaku.
7. Perencanaan teknis yang tidak sesuai harus diperbaiki sebelum revisi anggaran dilakukan.
Audiensi ini berlangsung sejak pukul 15.00 WIB hingga sore hari. Meski berjalan tertib dan penuh argumen tajam, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Situbondo mengenai sikap atas tuntutan para aktivis.
Di sisi lain, publik menantikan langkah nyata dari DPRD. Jika tidak ada pembenahan menyeluruh dalam waktu dekat, bukan hanya DAK yang terancam hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
“Wakil rakyat itu digaji oleh rakyat, bukan oleh penguasa. Kalau tidak mampu menjalankan amanat, lebih baik mundur,” tutup Eko dalam pernyataan kerasnya.
Situasi ini menjadi penanda bahwa akuntabilitas keuangan daerah bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut hak rakyat atas pembangunan yang adil, cepat, dan merata.
(Laporan Khusus – Sitijenarnews Group, Biro Situbondo)
