Jakarta – Langkah inovatif diambil Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Yang menarik, program ini melibatkan ribuan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dalam sektor pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman menyatakan bahwa program ini bertujuan membina sebanyak 2.285 mantan napiter dan 8.140 mantan anggota JI melalui bimbingan dan pendampingan intensif. Salah satu langkah nyata adalah membentuk brigade swasembada pangan yang berfokus pada pemberdayaan para mantan pelaku untuk menjadi tenaga produktif di sektor pertanian.
“Mereka adalah saudara kita. Kita bina mereka agar menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. BPPSDMP akan langsung terjun mendampingi mereka dalam program ini,” ujar Mentan, Jumat (3/1/2025).
Menurut Mentan, sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus penyedia lapangan kerja. Dengan melibatkan mantan napiter, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga memperkuat harmoni sosial melalui inklusi ekonomi.
“Kami sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekarang bersama Densus 88, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian swasembada pangan dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Irjen Polisi Sentot Prasetyo, menjelaskan bahwa program pembinaan terhadap mantan napiter telah dilakukan secara berkelanjutan. Zona pembinaan dibagi dalam tiga klaster berdasarkan tingkat kesiapan: merah (masih memiliki ideologi kekerasan), kuning (dalam tahap transisi), dan hijau (telah kembali ke masyarakat Pancasila).
“Hasilnya cukup menggembirakan. Beberapa wilayah seperti Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur telah berhasil melakukan panen melalui program ini. Kami juga mendapat dukungan penuh dari dinas pertanian di berbagai daerah,” kata Kadensus 88.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan mantan napiter dalam sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk mendukung swasembada pangan sekaligus mengoptimalkan kontribusi mereka bagi bangsa.
“Kami berharap dukungan dari Kementan dan pihak-pihak terkait terus diperluas agar program ini memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi mantan napiter maupun masyarakat secara umum,” ujar Kadensus 88.
Langkah kolaboratif ini tak hanya menjadi solusi dalam mempercepat swasembada pangan, tetapi juga menjadi simbol transformasi sosial yang positif. Dengan pendekatan ini, Kementan dan Densus 88 menunjukkan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki potensi untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
