Portalsitubondo.com Situbondo, Kamis 15 Mei 2025: Sebuah langkah strategis dan progresif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa hutan resmi dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis serta Perkumpulan Tani Dewi Rengganis dari Desa Baderan dan Taman Kursi, Kecamatan Sumbermalang, dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso.
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Kabupaten Situbondo dan disaksikan langsung oleh Bupati Situbondo Karuniawan Rio P., Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta jajaran manajemen Perhutani dari KPH Bondowoso, Banyuwangi Utara, dan Probolinggo. Tak kurang dari 300 tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan hadir dalam momen penting tersebut.
Menguatkan Sinergi dalam Program PHBM:
Kerjasama ini merupakan bagian dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sebuah skema nasional yang bertujuan memperkuat partisipasi aktif masyarakat desa dalam pelestarian hutan negara. Perjanjian ini membuka ruang legal bagi masyarakat sekitar hutan untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kemitraan.
Skema ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK), menjalankan sistem agroforestry secara produktif, serta terlibat langsung dalam pengawasan dan konservasi kawasan hutan. Kolaborasi ini dirancang untuk menghasilkan keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.
Perhutani: Masyarakat Adalah Pilar Konservasi.
Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menegaskan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan hutan terletak pada pelibatan masyarakat secara langsung dan menyeluruh.
“Perjanjian ini berbasis prinsip by name, by address, dan by object. Pendataan yang akurat ini menjadi dasar penting, terutama dalam pengalokasian program strategis, seperti distribusi pupuk bersubsidi kepada petani binaan,” jelas Munir.
Ia juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat bukan hanya dalam hal produktivitas lahan, tetapi juga dalam mencegah praktik perusakan hutan, seperti perambahan dan pembalakan liar. Oleh karena itu, Perhutani berkomitmen menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan sebagai mitra sejajar dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bupati Situbondo: Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan Desa.
Sementara Bupati Situbondo, Rio P., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Perhutani dan keterlibatan aktif LMDH dalam upaya pelestarian hutan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kerjasama ini menciptakan ruang legal dan bertanggung jawab bagi warga desa dalam mengelola hutan. Ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga jalan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan,” ujar Mas Rio.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektoral semacam ini adalah bentuk nyata dari pembangunan inklusif, di mana masyarakat desa tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama pembangunan berbasis sumber daya alam.
Menuju Model Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas:
Kerjasama yang dijalin hari ini menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan hutan negara: dari pendekatan sentralistik ke model pengelolaan berbasis komunitas. Masyarakat bukan lagi sekadar pengguna hutan, melainkan bagian dari solusi dalam menjaga fungsi ekologis dan produktivitas hutan secara berkelanjutan.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pelestarian hutan di wilayah KPH Bondowoso, tetapi juga menjadi benchmark bagi daerah lain dalam membangun model kolaborasi sosial-ekologis yang efektif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, LMDH Rengganis dan Perkumpulan Tani Dewi Rengganis resmi menjadi mitra strategis Perhutani dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
(Tim Redaksi – Sitijenarnews Group, Situbondo, Jawa Timur)
