Situbondo Jatim – Dukungan terhadap percepatan operasional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, lima kepala daerah di kawasan Tapal Kuda menunjukkan sikap yang sejalan dengan mengajukan permohonan pembukaan ruas tol yang telah selesai dibangun agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat.
Bupati Probolinggo, Bupati Bondowoso, dan Bupati Situbondo secara resmi mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut diperkuat oleh dukungan Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember. Keseluruhan aspirasi daerah itu difasilitasi sekaligus dikawal oleh Anggota DPR RI HM Nasim Khan yang menjembatani komunikasi dengan kementerian serta instansi terkait.
Kesamaan sikap lima pemerintah daerah ini memperlihatkan bahwa Tol Prosiwangi tidak lagi dipandang hanya sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan sebagai infrastruktur strategis yang sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, keselamatan pengguna jalan, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa.
Bupati Probolinggo menjadi pihak pertama yang mengajukan percepatan pembukaan ruas Gending–Kraksaan–Paiton melalui surat resmi tertanggal 15 Juni 2026 kepada Gubernur Jawa Timur.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi Paket 1 dan Paket 2 telah selesai sehingga ruas tersebut dinilai siap dioperasikan, baik secara fungsional maupun operasional penuh.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menilai pembukaan ruas tol menjadi kebutuhan mendesak karena Kecamatan Paiton merupakan kawasan strategis nasional. Di wilayah tersebut berdiri PLTU Paiton sebagai Objek Vital Nasional sekaligus menjadi simpul utama jalur distribusi logistik Jawa–Bali.
Beroperasinya jalan tol diyakini akan memangkas waktu perjalanan kendaraan barang, mengurangi biaya logistik, meningkatkan efisiensi transportasi, membuka peluang investasi baru, serta memperkuat sektor industri, perdagangan, dan pariwisata di Kabupaten Probolinggo.
Selain faktor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyoroti tingginya angka kecelakaan di jalur Pantura Gending–Paiton yang selama ini dipadati kendaraan berat. Dengan beroperasinya jalan tol, arus kendaraan logistik dapat dialihkan sehingga kepadatan lalu lintas di jalan nasional berkurang dan keselamatan pengguna jalan meningkat.
Permohonan serupa kemudian disampaikan Bupati Bondowoso melalui surat tertanggal 9 Juli 2026.
Namun fokus permohonan Bondowoso lebih diarahkan pada pembukaan sementara akses Tol Prosiwangi selama berlangsungnya pekerjaan perbaikan Jembatan Sumberanyar di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, serta rehabilitasi gorong-gorong pada ruas Tampora–Kalianget di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
Dua pekerjaan tersebut mengakibatkan penyempitan badan jalan di Jalur Pantura sehingga menimbulkan antrean kendaraan dalam jumlah besar yang berdampak terhadap distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat.
Menurut Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pemanfaatan sementara Tol Prosiwangi merupakan solusi paling efektif sebagai bagian dari Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). Langkah ini diyakini mampu menjaga kelancaran arus kendaraan, mengurangi waktu tundaan perjalanan, mempertahankan tingkat pelayanan jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan pekerja proyek, sekaligus menghindari kerugian ekonomi akibat kemacetan berkepanjangan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan agar Exit Tol Suboh segera dibuka dan mulai dioperasikan pada Juli 2026.
Dalam surat resmi yang dikirim kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pemkab Situbondo menegaskan bahwa pembukaan Exit Tol Suboh akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kecamatan Suboh, Besuki, Banyuglugur, Mlandingan, serta kawasan sekitarnya.
Keberadaan exit tol diyakini akan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, memangkas biaya logistik, meningkatkan daya saing produk lokal, mempercepat investasi, memperkuat sektor perdagangan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, hingga mendorong pertumbuhan UMKM.
Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menilai pembukaan Exit Tol Suboh akan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah barat Situbondo sekaligus mendukung visi pembangunan daerah “Situbondo Naik Kelas” yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan yang datang dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember semakin mempertegas bahwa kebutuhan percepatan operasional Tol Prosiwangi merupakan kepentingan bersama kawasan Tapal Kuda. Jalan tol tersebut dipandang sebagai infrastruktur penghubung yang akan memperkuat konektivitas antardaerah, mempercepat arus wisatawan menuju Banyuwangi, memperlancar distribusi hasil pertanian dan industri, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok di wilayah timur Pulau Jawa.
Dalam perjuangan tersebut, HM Nasim Khan mengambil peran sebagai penghubung antara aspirasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Melalui fungsi konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI, ia mengawal dan memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta pihak pengelola jalan tol agar proses operasional Tol Prosiwangi dapat dipercepat.
Bersatunya lima kepala daerah dalam satu sikap merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat Tol Prosiwangi telah melampaui batas administratif kabupaten dan menjadi kebutuhan regional yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat.
Kini harapan masyarakat tertuju kepada pemerintah pusat. Di tengah rampungnya sebagian konstruksi dan tingginya kebutuhan mobilitas di koridor Pantura Jawa–Bali, pembukaan Tol Prosiwangi dinilai bukan sekadar penyelesaian proyek, melainkan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memastikan investasi negara melalui Proyek Strategis Nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red/Tim)
